Diresmikan, Paviliun Wijaya Kusuma Berfasilitas Setara Hotel

Sabtu, 13 Februari 2010 | 11:03 WIB

Kediri-Paviliun Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Gambiran, Wijaya Kusuma, diresmikan penggunaannya oleh Walikota Kediri dr Samsul Ashar, Jumat (12/2). Pembangunan paviliun yang menghabiskan anggaran Rp 19 miliar itu dilengkapi 34 kamar dengan fasilitas setara hotel. 

Menurut Walikota, sekarang sudah 17 kamar yang bisa digunakan. Sementara 17 kamar lain masih dalam penyelesaian. “Secara keseluruhan, pembangunan sudah mencapai hampir 90 persen. Tinggal sepuluh persen diselesaikan sambil jalan,” kata Walikota usai peresmian Gedung Wijaya Kusuma RSUD Gambiran Kota Kediri, Jumat (12/2).

Dengan dibukanya paviliun ini, tambah Walikota, sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, khususnya masyarakat kelas menengah ke bawah. “Di RSUD Gambiran kini sudah tidak ada kelas II —hanya ada kelas III dan VVIP,” ujarnya.

Dari hasil pantauan, hampir semua kamar rawat inap di Gedung Wijaya Kusuma dilengkapi fasilitas layaknya hotel. Di dalamnya terdapat televisi 21 inci, ruang tunggu, lemari es, AC, kamar mandi dan lainnya. Tarifnya, jelas walikota, masing-masing kamar Rp 400 ribu/ hari. “Tidak mahal kok, masih tetap di bawah tarif rumah sakit swasta,” ujar Samsul.

Lantai paling bawah dari gedung berlantai tiga ini digunakan untuk ruang OKA (ruang operasi). Sementara lantai dua dan tiga akan digunakan untuk perawatan rawat inap. Paviliun ini juga menyediakan ruang khusus bagi penderita penyakit paru-paru. “Ruang perawatan penyakit paru-paru ini, satu-satunya di eks Karesidenan Kediri,” jelas dia.

Sementara itu Direktur RSUD Gambiran, Dr Sentot Imam Suprapto mengakui, memang untuk sementara waktu, lantai tiga belum bisa dioperasionalkan, karena masih belum sepenuhnya selesai. “Minggu depan, Insya Allah sudah bisa digunakan oleh masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu anggota Komisi C DPRD Kota Kediri, Yudi Ayubchan sempat menyayangkan belum sempurnanya penyelesaian gedung tersebut. Namun Ayub berharap 17 kamar yang kini dalam penyelesaian segera bisa dimanfaatkan, sehingga cepat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. “Kalau bisa secepatnya,” kata dia.  ark, adv

sumber : surabaya post

Kediri Bangun RS dan Poltek Senilai Rp330 Miliar

Rabu, 17 Februari 2010 08:13 WIB     

Penulis : Edy Saputra

KEDIRI--MI: Pemerintah Kota Kediri, Jawa Timur (Jatim) menganggarkan alokasi dana sebesar Rp330 miliar lebih atau lebih dari 40% dari APBD setempat, yakni sekitar Rp775 miliar untuk membangun sebuah gedung rumah sakit dan sebuah kampus poltek kesehatan di kota ini.

Dua bangunan tersebut bersifat pengembangan yakni Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Gambiran 2 sebesar Rp234,8 miliar dan Politeknik 2 senilai Rp82 miliar. Saat ini kota yang dipimpin wali kota yang berlatar belakang dokter tersebut sudah memiliki gedung RSUD Gambiran I dan Poltek I.

Sesuai rencana induk yang dibuat Pemkot Kediri dua megaproyek dibidang kesehatan ini akan didanai dari APBD selama tiga tahun untuk polteknik dan empat tahun untuk RSUD Gambiran 2. Pembangunan dengan sistem multiyears ini dimulai tahun 2010.

Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Kediri Yudi Ayubchan menyebutkan proyek ini sudah disetujui DPRD dan hanya tinggal membahas soal teknis penaggaran. "Tahun depan saja (2010) total dana untuk dua proyek ini mencapai Rp130 miliar," ujar Yudi yang juga sekretaris DPC Partai Demokrat Kota Kediri, Rabu (17/2).

Hanya saja dia mengaku pihaknya masih akan membahas lebih lanjut dengan pihak eksekutif terkait pengaturan alokasi dana di APBD. "Ini agar program pemerintah yang lain tetap berjalan dan tidak terganggu dengan proyek ini," tegas Yudi.

Selain itu kata dia masih ada wacana untuk mengurangi alokasi dana dengan meneliti ulang tiap item pengajuan proyek. "Hal lain kita akan minta masa pembangunan poltek yang tiga tahun disamakan dengan
RSUD yakni empat tahun anggaran. Ini biar tidak terlalu berat," tambah Yudi.

Berdasarkan informasi yang dihimpun menyebutkan lahan untuk pembangunan RSUD Gambiran II seluas 4,8 hektare. Terletak di Kelurahan Pakunden, Kecamatan Pesantren. Sedangkan untuk Poltek II lahan seluas 7,7 hektare di Kelurahan Sukorame, Kecamatan Mojoroto.


Dua lokasi proyek tersebut kini sudah mulai diuruk untuk proses awal pembangunan. Kepala Bagian Humas Pemkot Kediri Nur Muhyar menolak berkomentar banyak soal ini karena masalah penganggaran sudah dibahas pihak legislatif.(ES/OL-02)

sumber : media indonesia

Gambiran II Beratkan APBD Telan Rp 234,8 M

2009-12-19 

KEDIRI – Pada anggaran tahun 2010 nanti, sebagian anggaran belanja Kota Kediri masih akan tersedot untuk pembangunan RSUD Gambiran II dan Politeknik (Poltek) Kediri II. Hal tersebut diketahui berdasarkan surat wali kota kepada DPRD bernomor 900/583/419.48/2009 tertanggal 24 November 2009 tentang penjadwalan anggaran proyek multiyears. Kedua proyek tersebut masuk di dalamnya.

Untuk RSUD Gambiran II masih membutuhkan Rp 74,2 miliar sedangkan Poltek II Rp 55,9 miliar. “Total yang dibutuhkan tahun depan sekitar Rp 130 miliar,” ujar Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Kediri, Yudi Ayubchan.

Politisi Partai Demokrat ini juga mengatakan, RSUD Gambiran II adalah proyek multiyears yang pembangunan sekaligus pendanaannya dilakukan bertahap selama empat tahun. “Yakni, sejak 2009 hingga 2012. Total anggarannya membutuhkan Rp 234,8 miliar. Sedangkan Poltek II selama tiga tahun, 2009-2011, dengan anggaran Rp 97,3 miliar,” paparnya.

Meski sudah menggunakan sistem multiyears, Ayub menilai beban anggaran pada 2010 untuk mendanai dua proyek tersebut masih berat. Sebab, estimasi dana alokasi umum (DAU) tahun depan hanya Rp 673,6 miliar. Sedangkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Kediri hanya Rp 82 miliar.

Dengan kebutuhan Rp 130 miliar, lanjut Ayub, berarti proyek pembangunan RSUD Gambiran II dan Poltek II menyedot sekitar 17 persen total pendapatan APBD 2010. Padahal, masih banyak proyek lain yang perlu didanai. “Kami akan minta untuk dikurangi,” lanjut sekretaris DPC Partai Demokrat Kota Kediri ini.

Salah satu caranya adalah dengan memperpanjang tahapan pendanaan pembangunan gedung Poltek II. Yakni, bukan tiga tahun, tetapi empat tahun seperti pembangunan RSUD Gambiran II. Dengan demikian, bebannya lebih ringan. “Jadi, Rp 97,3 miliar bisa dibagi empat,” terangnya.

Selain itu, sambung Ayub, banggar tidak akan langsung memasukkan anggaran pembangunan RSUD Gambiran II dan Poltek II sebesar Rp 130 miliar itu di awal 2010. Melainkan membaginya dalam dua tahap.

Dengan skema ini, pembangunan RSUD Gambiran II tidak langsung mendapat anggaran Rp 74 miliar, tetapi hanya Rp 37 miliar. Sedangkan Poltek II hanya sekitar Rp 27 miliar. “Jadi, hanya Rp 64 miliar di APBD 2010,” ujarnya.

Sedangkan sisanya akan dianggarkan dalam perubahan anggaran keuangan (PAK) pada pertengahan tahun. Ini jika anggaran yang telah diberikan pada awal tahun bisa terserap maksimal dan sesuai rencana. “Kami ingin program lain juga berjalan baik. Tidak ada yang terganggu,” jelasnya. n rif 

 

sumber : surabaya pagi

Gambiran II Kurang Rp 151 miliar

2010-01-22  Proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Gambiran II yang mulai pengerjaannya pada pertengahan 2009 yang lalu dengan system multiyears dalam perjalanannya hingga tahun 2010 ini masih kurang Rp 151 miliar. Anggaran baru terserap Rp 57 miliar dari total anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 208 miliar. Demikian diungkapkan Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Kediri Budi Siswantoro, total keseluruhan untuk pembangunan RSUD Gambiran II akan menghabiskan anggaran Rp 208 miliar. “Anggaran sebesar itu akan dibagi menjadi 4 sub bagian,” jelas Budi saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) bersama Komisi C DPRD Kota Kediri, Kamis (21/1). Keempat sub tersebut, dijelaskan Budi pada sub pertama, yakni Rp 19 miliar yang diperuntukkan untuk pematangan lahan, pemancangan, dan pembuatan kolom untuk lantai 1. “Semua sudah terealisasi, sekarang mulai pengerjaan tahap 2 yakni pembangunan lantai dilanjutkan hingga lantai 2 dengan anggaran APBD awal Rp 38 miliar, dan kemungkinan akan bertambah pada PAK nanti sebesar Rp 27 miliar. Jadi total anggaran 2010 ini nanti sebesar Rp 66 miliar,” ungkapnya. Targetnya selesai pada 2012. Rencananya di area RSUD Gambiran II ini nantinya juga akan dilengkapi pertokoan, swalayan, bank. “Semua ini sudah 1 paket dengan proyek pembangunan, seperti toko, bank dan sarana yang lain,” jelasnya. RSUD Gambiran II rencananya akan dibangun 3 lokal bangunan. Yakni, bangunan utama 5 lantai, bangunan kedua 4 lantai dan bangunan yang ketiga 3 lantai. “Untuk kamar rawat inapnya ada 500 tempat tidur,” jelasnya. Sementara itu anggota Komisi C DPRD Kota Kediri Yudi Ayubchan berharap kejadian pembangunan pavilion Wijaya Kusuma RSUD Gambiran I tidak akan terulang pada proyek pembangunan RSUD Gambiran II ini. “Kesalahan pada pembangunan pavilion Wijaya Kusuma karena kurangnya koordinasi antara pihak RSUD dan PU,” kata Ayub yang juga ketua Banggar ini.n ri  sumber : surabaya pagi

Galian Jalan Meresahkan

2010-01-09 
 

KEDIRI – Maraknya penggalian jalan yang dilakukan perusahaan daerah (Perusda) maupun perusahaan lain membuat pengguna jalan terganggu. Anggota dewan pun angkat bicara mengenai masalah ini.

Anggota DPRD Kota Kediri, Yudi Ayubchan menyesalkan tidak adanya peraturan khusus untuk menertibkan galian tersebut. “Mereka seenaknya sendiri menggali lubang jalan,” ungkapnya.

Dengan adanya galian yang dinilai tidak beraturan tersebut, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota Kediri ini mendesak Pemerintah Kota (pemkot) Kediri untuk segera membuat peraturan yang mengatur proyek penggalian tanah, baik untuk keperluan PDAM maupun PLN agar tidak merugikan masyarakat. ”Harusnya pihak Pemkot menerbitkan aturan, agar mereka tidak sewenang-wenang membuat galian di jalan,” harapnya.

Proyek proyek penggalian tanah untuk keperluan perbaikan pipa baik PDAM maupun PLN di Kota Kediri seringkali menimbukan masalah. Pasalnya, penggalian yang dilakukan mayoritas berada di pinggir jalan maupun trotoar di area layanan publik. Selain itu, banyak pula yang dilakukan di perempatan jalan protokol maupun pertokoan. Salah satu contoh, penggalian yang dilakukan di trotoar sepanjang Jalan Dhoho beberapa waktu lalu. “Kadang galian itu membuat jalan menjadi rusak,” tambahnya.

Ayub menyarankan, yang harus diatur meliputi waktu penggalian, jarak, dan proses perbaikannya. Peraturan tentang proyek penggalian sangat penting, agar aktivitas penggalian tanah untuk keperluan PDAM maupun PLN tidak kembali dikeluhkan masyarakat. “Dalam aturan tersebut harus dijelaskan, berapa lama proyek tersebut selesai,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Humas Pemkot Kediri Nur Muhyar menjelaskan, jika dalam penggalian tersebut sudah berizin. “Perusahaan yang menggali, selalu izin ataupun memberitahu ke kita,” jelasnya. if

 

sumber : surabaya pagi

Dipinjami Mobil Dem-deman

 

KEDIRI - Keinginan fraksi-fraksi di DPRD Kota Kediri untuk mendapatkan mobil dinas (mobdin) operasional bakal terkabul. Namun, wujudnya bukan mobil baru. Melainkan mobdin-mobdin bekas fraksi dan komisi periode lalu yang kini sedang dalam proses penghapusan.

Menurut sumber Radar Kediri di lingkungan pemkot, peminjam-pakaian mobil-mobil itu untuk fraksi bisa dilakukan karena proses penghapusannya belum selesai. Apalagi, dalam APBD 2010 tidak ada anggaran untuk pengadaannya. "Daripada nganggur tidak dipakai, ya lebih baik dipinjampakaikan untuk fraksi sampai ada anggaran untuk pengadaannya," ujarnya.

Seperti diberitakan, ada tiga mobdin komisi dan lima mobdin fraksi periode lalu yang bakal di-dem. Semua berupa Suzuki Carry 2003. Jumlah ini cukup untuk memenuhi kebutuhan mobdin operasional delapan fraksi yang ada di DPRD periode sekarang.

Selain itu, ada pula satu sedan Toyota Altis 2002 fasilitas ketua, dua Toyota Kijang LX 2003 fasilitas wakil ketua, serta satu Suzuki Carry 2003 fasilitas ketua badan kehormatan (BK) periode lalu yang masuk daftar penghapusan. Namun, hingga kini, semua prosesnya belum selesai.

Kabag Humas Pemkot Nur Muhyar yang dikonfirmasi tentang hal ini mengaku belum mengetahuinya. Namun, dia membenarkan jika sampai sekarang proses penghapusan mobil-mobil dinas tersebut belum selesai. Meskipun, prosesnya sudah berlangsung sejak beberapa bulan lalu. Karena itulah, bisa jadi, mobil-mobil itu tidak jadi dihapuskan. "Kalau nanti tidak jadi dihapuskan, bisa saja digunakan untuk kendaraan fraksi," ujarnya.

Menurut Nur Muhyar, peminjampakaian mobdin yang hendak dihapus bisa dilakukan. Bahkan, sekarang, sudah ada sejumlah pejabat yang melakukannya. Misalnya, Kepala Satpol PP M. Kosim yang meminjam Suzuki Carry AG 303 AP yang sebelumnya digunakan mantan Camat Kota Wahyono. "Mobil Pak Kosim rusak, jadi terpaksa pinjam pakai mobil yang mau di-dem," terangnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) Yudi Ayubchan tidak mempersoalkan apakah fraksi akan diberi mobil bekas fraksi lama atau dibelikan yang baru. Semua menjadi kewenangan pemkot. Apalagi, statusnya hanya pinjam pakai. Sedangkan fraksi tinggal menerima. "Terserah pemkot saja," katanya. (tyo/hid)

 sumber : Radar Kediri

[ Rabu, 06 Januari 2010 ]

2010, Tahun Berat Bagi Persik Kediri

Tampaknya, tahun 2010 menjadi perjalanan berat bagi Persik Kediri.

Selasa, 29 Desember 2009, 10:46 WIB

Amril Amarullah

Persik Kediri (Pareka)

SURABAYA POST -- Tampaknya, tahun 2010 menjadi perjalanan berat bagi Persik Kediri. Pasalnya, dalam APBD 2010, hibah untuk Persik hanya Rp 7 miliar. Padahal sebelumnya, baik melalui dana hibah APBD maupun perubahan anggaran keuangan (PAK), Persik menerima total Rp 17,5 miliar. 

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Kediri, Yudi Ayubchan, mengatakan, berdasarkan pengajuan, pihak Panitia Anggaran (Panggar) tidak memotong maupun menambah jumlah anggaran hibah untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), yakni sebesar Rp 9,5 miliar. “Kemudian, untuk sejumlah cabang olahraga yang lain Rp 2,5 miliar dan Persik mendapat kucuran Rp 7 miliar,” ujarnya, Selasa (29/12).

Saat disinggung tidak ada penambahan maupun pengurangan dalam pengajuan RAPBD, politisi Partai Demokrat (PD) ini enggan menjelaskan lebih detail. “Pokoknya anggaran yang diajukan sebesar itu, ya kami langsung setujui,” katanya.

Sementara itu Walikota Kediri Samsul Ashar mengatakan, memang ada penurunan anggaran untuk Persik. Dengan begitu, Persik akan benar-benar menjadi klub sepakbola profesional dengan tidak selalu mengandalkan APBD. “Salah satu di antaranya, Ketua Umum tidak perlu digaji seperti tahun-tahun lalu,” kata Samsul yang juga Ketua Umum Persik Kediri.

Terkait dengan proposal yang telah diajukan ke PT Gudang Garam (GG) beberapa waktu lalu, Samsul mengaku belum mendapatkan respon. “Sejauh ini belum ada tanggapan, tapi kami optimistis akan ada tanggapan,” katanya.

Laporan: Arif Kurniawan

sumber :surabaya post

Anggaran Jamas DPRD Terganjal SK Wali Kota

Berita Terkini: PSN Jadi Ajang Kampaye Anggaran Jamas DPRD Terganjal SK Wali Kota Patricio Morales Terancam? Stasiun KA Kediri Rubah Jadwal Penemuan Benda Purbakala

01 March 2010

Kediri(kedirijaya.com) - Anggaran pendamping Jaring Aspirasi Masyarakat (Jamas) DPRD Kota Kediri sebesar Rp 4,5 miliar hingga saat ini belum bisa dicairkan. Pasalnya masih terganjal belum turunnya Surat Keputusan (SK) wali kota
“Untuk Jamas, kita masih menunggu perwali-nya turun,” kata anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Kediri Nur Aida.

Menurut politisi Partai Demokrat ini, anggaran Jamas dirasa sangatlah diperlukan, mengingat disamping untuk pengabdian kepada masyarakat, juga untuk memberikan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, karena dia paham betul, bisa duduk di kursi DPRD juga dikarenakan atas keinginan masyarakat. “Anggaran jamas sangatlah diperlukan, sebagai wujud pengabdian kita pada masyarakat,” ungkapnya.

Sekadar diketahui pada tahun 2010 ini anggaran untuk Jamas tidak ada perubahan, yakni masih tetap Rp 150 juta per anggota DPRD per tahun. Untuk peruntukannya anggaran jamas ini murni digunakan pembangunan fisik.
Terpisah, anggota DPRD Komisi C Hadi Sucipto berharap, anggaran jamas tidak hany digunakan untuk pembangunan fisik, melainkan juga bisa digunakan diluar itu. “Seperti pelatihan-pelatihan, ataupun non fisik yang lain,” harapnya.
Sementara itu Kabag Humas Pemkot Kediri Nur Muhyar membenarkan jika SK Wali Kota tentang anggaran Jamas belum turun, karena hingga saat ini masih dalam proses. “ Untuk SK yang mengatur jamas masih dalam proses pembahasan, mudah-mudahan dalam bulan ini bisa turun, dan scepat mungkin bisa dimanfaatkan para anggota DPRD,”  ungkapnya.(AK)

Rp 88 M untuk Poltek

Kamis, 21 Januari 2010 | 11:07 WIB

KEDIRI - Pembangunan Kampus Politeknik (Poltek) Kota Kediri II yang rencananya selesai pada 2011, diperkirakan akan menelan biaya Rp 88 miliar. Dana itu rencananya diambilkan dari dana hibah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) secara bertahap.

Pada 2009, untuk pematangan lahan sudah menelan biaya sekitar Rp 2 miliar dan pada 2010 ini Poltek mendapatkan kucuran dana sebesar Rp 11 miliar. “Dana hibah tahun 2009 digunakan untuk pematangan lahan dan juga pengurukan serta pemetaan,” ujar Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Kediri, Budi Siswantoro ditemui di lokasi pembangunan Poltek, Rabu (20/1).

Rencananya, lanjut Budi, jika pendanaannya lancar, ditargetkan bangunan yang menempati area lahan seluas 7,7 hektare tersebut akan selesai pada 2011. “Total biaya keseluruhan diperkirakan sebesar Rp 88 miliar,” katanya.

Kampus Poltek di Kelurahan Sukorame, Kecamatan Mojoroto ini nantinya akan dibangun empat set lokal bangunan. Satu area untuk ruang kantor empat lantai, satu set laboratorium tiga lantai, area perkuliahan tiga lantai dan 30 kamar untuk asrama yang juga tiga lantai.

Tahun ini, imbuh Budi, anggaran Rp 11 miliar tersebut akan digunakan untuk pembangunan pondasi dan lanjutan dari pematangan lahan yang belum selesai. Tahun ini, proses pembangunan pondasi dan pemasangan dinding penahanan.

Sementara itu, anggota DPRD Komisi C (Pendidikan, Kesehatan dan Pembangunan), Yudi Ayubchan, membenarkan jika tahun ini pihaknya telah menyetujui anggaran hibah untuk Poltek sebesar Rp 11 miliar. Anggaran tersebut disetujui, karena adanya kesepakatan jika 2011 selesai.

Meski begitu, Ayub meminta kepada PU untuk memberikan jadwal maupun master plannya. Karena, sampai kini pihak eksekutif belum mengetahui semuanya itu. “Dengan adanya jadwal dan master plan, kami bisa ikut mengawasi,” tandasnya.

Sebulan lalu, Ayub menyinggung pembangunan Poltek akan menyedot APBD. Saat itu, proyek pembangunan Poltek yang dikerjakan selama tiga tahun, 2009-2011, dianggarkan Rp 97,3 miliar. Saat itu, Ayub mengusulkan agar pengerjaan proyek multiyears ini tidak tiga tahun, tapi empat tahun. Dengan memperpanjang masa pembangunan, penggunaan anggaran bisa bertahap sampai empat kali sehingga tidak terlalu membebani APBD setiap tahunnya, karena masih banyak proyek lain yang juga perlu didanai. “Kami akan minta untuk dikurangi,” kata Ayup ketika itu. “Kami ingin program lain juga berjalan baik. Tidak ada yang terganggu,” jelas Sekretaris DPC Partai Demokrat Kota Kediri ini. ark

sumber : surabaya post

Rp 1,08 Miliar Untuk Reses DPRD

25 Feb 2010 - 16:33 WIB, dibaca 22 kali

Kediri,m0nTera=Anggaran yang akan digunakan dalam masa reses untuk kalangan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kota Kediri tahun 2010 ini tidak akan ada kenaikan maupun penurunan dari anggaran sebelumnya. Yakni mencapai Rp 1,08 miliar per tahun.

Hal tersebut disampaikan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Kediri Yudi Ayubchan, untuk anggaran reses DPRD tidak ada penambahan maupun pengurangan. “Anggarannya tidak ada perubahan, sama seperti tahun lalu,” ungkapnya.

Pria yang akrab disapa Ayub ini menjelaskan, rencananya, masa reses anggota DPRD tahun 2010 ini akan dilaksanakan pada minggu pertama bulan Maret. “Jika sesuai jadwal akan dilaksanakan pada Minggu pertama bulan depan,” jelasnya.

Masa reses, dijelaskan pria yang akarab disapa Ayub ini merupakan masa dimana para wakil rakyat libur dari segala aktifitas di kelembagaan DPRD, dan menemui konstituen untuk menampung aspirasi ataupun masukan-masukan. “Masa reses sendiri waktunya selama 1 minggu,” ungkapnya.

Dalam reses sendiri, berdasarkan aturan, harus dihadiri antara 100 hingga 200 konstituen dan wajib mengikut sertakan sekretaris dewan (sekwan). “Lebih baik lagi jika juga menghadirkan pejabat kecamatan maupun kelurahan,” ungkapnya.

Untuk anggarannya, dikatakan Ayub, untuk sekali masa reses, setiap anggota DPRD menerima Rp 12 juta, sementara reses sendiri dalam setahun terdapat 3 kali masa reses. “Jika ditotal dalam setahun masing-masing anggota DPRD menerima anggaran Rp 36 juta per tahunnya,” paparnya

sumber : montera

Hondin Dirumahkan

Selasa, 5 Januari 2010 | 09:03 WIB

KEDIRI - Ratusan tenaga honorer dinas (hondin) yang baru bekerja tiga bulan di beberapa satuan kerja (satker) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri, dirumahkan sejak tahun baru 2010 ini. Salah satu satker yang merumahkan hondin adalah Dinas Perhubungan (Dishub). Dari sekitar 400 hondin di satker ini, sudah lebih 200 orang yang dirumahkan.

Mereka yang diputus hubungan kerjanya (PHK) sebagai tenaga penunjang teknis (TPT) lantaran habis masa kontraknya per 31 Desember lalu. Rata-rata mereka berpendidikan S-1 yang hanya bekerja sebagai juru parkir, pengawas parkir, atau penjaga di Kantor Dishub. Sumber di satker tersebut mengungkapkan bahwa para hondin atau TPT ini direkrut dengan menyetor uang rata-rata Rp 20 juta. “Praktik ini sudah lama. Mereka juga mengantongi SK,” kata sumber tersebut, Senin (4/1).

Mereka mau direkrut karena ada yang meyakinkan bahwa mereka bisa direkrut sebagai tenaga tetap. Bahkan mereka juga percaya suatu saat bisa masuk data base dan bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Kenyataannya, hondin rekrutan baru yang baru bekerja antara tiga sampai enam bulan, sudah dirumahkan. Sedangkan hondin lama yang sudah bekerja lebih setahun masih dipekerjakan meski belum ada kejelasan nasib.

“Rata-rata yang masuk hondin membayar semua. Saya sudah setahun bekerja dan sekarang belum ada tanda-tanda diperpanjang. Bahkan, Januari ini saya juga belum gajian,” kata salah satu hondin yang namanya tidak mau dikorankan.

Hondin lama dan baru besaran gajinya tidak sama. Hondin lama dengan SK ditandatangani Sekda dan Kepala Dinas, gajinya Rp 400.000 per bulan. Sedangkan hondin rekrutan baru sekitar September 2009 lalu ber-SK Kepala Dinas dan bergaji Rp 350.000 per bulan.

Kepala Dishub Kota Kediri, Achmad Sudradjad, saat dikonfirmasi membenarkan bahwa pihaknya harus mengambil langkah frontal. “Kami terpaksa memangkas tenaga penunjang teknis ini karena tidak ada  lagi anggaran,” jelasnya.

Dalam pengajuan anggaran Dishub 2010 yang mencapai Rp 6 miliar, salah satunya untuk menggaji hondin. Biasanya kebutuhan untuk menggaji hondin itu dimasukkan dalam mata anggaran jasa. Saat ini anggaran sudah sampai di gubernur.

Saat dikonfirmasi mengenai praktik rekrutmen yang harus menyetor uang Rp 20 juta, Sudradjad menyatakan bahwa itu hanya rumor. “Tidak mungkinlah ada tarikan itu. Saya tidak ada kaitannya dengan ini. Kalau ada, korban suruh melapor ke saya dan yang menarik uang akan saya pecat,” tegasnya.

Sesuai aturan, tiap satker dibenarkan untuk merekrut hondin. Namun, penambahan tenaga ini harus disetujui walikota . Namun, beberapa waktu lalu, Walikota Samsul Ashar saat dikonfirmasi mengaku tidak tahu soal hondin di beberapa satker. “Setahu saya, boleh asal kebutuhannya mendesak. Misalnya, dibutuhkan dokter ahli,” kata Samsul.

Di DPRD Kota Kediri, telah berkembang pembahasan mengenai pengadaan TPT tersebut. Selain Dishub, satker lain seperti Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DKLH), Disperindag, dan Dinas Perijinan juga melakukan hal sama. Tapi, yang diizinkan dewan hanya lima orang.

“Perekrutan itu tidak menyalahi aturan. Hanya menjadi bermasalah kalau ternyata rekrutmennya sampai melebihi seratus,” kata Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota Kediri, Yudi Ayubchan. ark

sumber : surabaya post

Mondin Lama untuk Fraksi

2010-01-06 
KEDIRI – Belasan mobil dinas (mobdin) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kediri periode 2004 – 2009, sempat berhembus kabar akan dilakukan dem-deman oleh dewan lama. Namun hingga saat ini belum ada kejelasan, kalangan dewan periode 2009-2014 berharap, agar mobdin tersebut diserahkan untuk masing-masing fraksi DPRD.

Sumber di kalangan wakil rakyat mengatakan, daripada mobdin tersebut tidak digunakan, alangkah bijaknya jika untuk sementara waktu dijadikan kendaraan operasional masing-masing fraksi. “Daripada tidak digunakan, mending untuk teman-teman ketua fraksi saja,” katanya.

Sekadar diketahui 11 mobdin tersebut dulu dipakai oleh Ketua DPRD, Bambang Harianto berupa sedan Toyota Altis, wakil ketua DPRD, Arifin Asror dan Sujud Kendar masing-masing berupa Kijang LX. Sementara untuk masing-masing ketua komisi dan fraksi, yakni Heru Ansori, Muzaini Romli, Antonius Rahman, Joko Supriyanto, Muhaimin, Gatot Adi Prayuga, Yudhi Ayubchan dan Nuruddin Hasan mendapatkan Suzuki Carry.

Sementara itu, salah seorang anggota dewan yang juga sempat membawa mobdin berupa Suzuki Carry menanggapi hal ini mengatakan, kalau dikasih fraksi juga tidak apa-apa. “Semua juga baik, dikasihkan ke fraksi lagi atau didem, semua itu kami serahkan ke eksekutif,” kata ketua fraksi Demokrat DPRD Kota Kediri, Yudi Ayubchan, Selasa (5/1).

Menanggapi kabar tersebut, Kabag Humas Pemkot Kediri, Nur Muhyar mengatakan masih melakukan koordinasi dengan pihak dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan asset (DPPKA) selaku pengelola. “Kalau masalah ini kami koordinasikan dulu dengan DPPKA ataupun Wali Kota,” ujarnya.

Saat ini, dikatakan Nur Muhyar, sebelas Mobdin tersebut masih berada di kantor DPPKA, dan salah satunya masih dipinjam kepala Satpol PP Moch. Kosim. “Semua mobil tersebut masih berada di kantor DPPKA,” ungkapnya.

Lantas sejauh mana proses dari dem-deman yang dulu sempat berembus kabar?, Nur Muhyar mengatakan, prosesnya masih terus berlanjut, hasilnya seperti apa dia juga belum tahu. “Beberapa hari lagi juga masih dilakukan pembahasan lagi terkait mobdin ini,” ungkapnya.

 

sumber : surabaya pagi

Mobdin DPRD Rp 1,4 M

Kamis, 31 Desember 2009 | 11:03 WIB

Kediri – Di penghujung tahun, Pemkot Kediri membeli 3 unit mobil Izuzu Elf untuk mendukung kinerja DPRD setempat. Sebelumnya, juga membeli mobil dinas (mobdin) untuk ketua DPRD dan dua wakilnya dengan total anggaran Rp 1,4 miliar.

Pembelian tiga mobil Isuzu Elf  bergelombang. Terakhir dua unit yang tiba di kantor DPRD Kediri, Rabu (30/12) kemarin, diperuntukan operasional masing-masing komisi. “Kendaraan itu untuk operasional masing-masingg komisi, jika ada agenda kunjungan kerja atau  inspeksi mendadak (sidak),” kata Yudi Ayubchan, anggota DPRD Kota Kediri, Kamis (31/12) pagi tadi.

Dikatakan, dengan tibanya tiga mobil Isuzu Elf ini maka tak perlu lagi ada pembelian mobdin untuk mendukung kinerja legislatif. Sehingga dalam pembahasan RAPBD 2010, tidak perlu ada anggaran untuk kendaraan operasional masing-masing fraksi.

Sementara itu, Ketua Fraksi PAN, Kolifi Yunon berharap dalam PAK APBD 2010 muncul anggaran membeli kendaraan untuk ketua fraksi. “Ya mudah-mudahan dalam PAK nanti dianggarkan. Mobil yang ada sekarang kan untuk kinerja komisi,” ujarnya.

Menurutnya, kendaraan operasional masing sangat diperlukan untuk menunjang kinerja legislatif. “Sebenarnya kendaraan untuk fraksi juga perlu. Agenda fraksi kan juga banyak,” ungkapnya.

Kepala Bagian Humas Pemkot Kediri, Nur Muhyar menjelaskan anggaran Rp 1,4 miliar memang dialokasikan untuk membeli mobdin DPRD. Di antaranya mobdin Ketua DPRD Wara S. Renny Pramana (Toyota Camry), dan dua wakilnya, yakni Nuruddin Hasan dan Sholahuddin Fathurrohman,--masing-masing mobil Toyota Avanza. Selain itu untuk membeli tiga kendaraan Isuzu Elf untuk operasional komisi DPRD setempat.

sumber : surabaya post