Diresmikan, Paviliun Wijaya Kusuma Berfasilitas Setara Hotel

Sabtu, 13 Februari 2010 | 11:03 WIB

Kediri-Paviliun Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Gambiran, Wijaya Kusuma, diresmikan penggunaannya oleh Walikota Kediri dr Samsul Ashar, Jumat (12/2). Pembangunan paviliun yang menghabiskan anggaran Rp 19 miliar itu dilengkapi 34 kamar dengan fasilitas setara hotel. 

Menurut Walikota, sekarang sudah 17 kamar yang bisa digunakan. Sementara 17 kamar lain masih dalam penyelesaian. “Secara keseluruhan, pembangunan sudah mencapai hampir 90 persen. Tinggal sepuluh persen diselesaikan sambil jalan,” kata Walikota usai peresmian Gedung Wijaya Kusuma RSUD Gambiran Kota Kediri, Jumat (12/2).

Dengan dibukanya paviliun ini, tambah Walikota, sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, khususnya masyarakat kelas menengah ke bawah. “Di RSUD Gambiran kini sudah tidak ada kelas II —hanya ada kelas III dan VVIP,” ujarnya.

Dari hasil pantauan, hampir semua kamar rawat inap di Gedung Wijaya Kusuma dilengkapi fasilitas layaknya hotel. Di dalamnya terdapat televisi 21 inci, ruang tunggu, lemari es, AC, kamar mandi dan lainnya. Tarifnya, jelas walikota, masing-masing kamar Rp 400 ribu/ hari. “Tidak mahal kok, masih tetap di bawah tarif rumah sakit swasta,” ujar Samsul.

Lantai paling bawah dari gedung berlantai tiga ini digunakan untuk ruang OKA (ruang operasi). Sementara lantai dua dan tiga akan digunakan untuk perawatan rawat inap. Paviliun ini juga menyediakan ruang khusus bagi penderita penyakit paru-paru. “Ruang perawatan penyakit paru-paru ini, satu-satunya di eks Karesidenan Kediri,” jelas dia.

Sementara itu Direktur RSUD Gambiran, Dr Sentot Imam Suprapto mengakui, memang untuk sementara waktu, lantai tiga belum bisa dioperasionalkan, karena masih belum sepenuhnya selesai. “Minggu depan, Insya Allah sudah bisa digunakan oleh masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu anggota Komisi C DPRD Kota Kediri, Yudi Ayubchan sempat menyayangkan belum sempurnanya penyelesaian gedung tersebut. Namun Ayub berharap 17 kamar yang kini dalam penyelesaian segera bisa dimanfaatkan, sehingga cepat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. “Kalau bisa secepatnya,” kata dia.  ark, adv

sumber : surabaya post

Kediri Bangun RS dan Poltek Senilai Rp330 Miliar

Rabu, 17 Februari 2010 08:13 WIB     

Penulis : Edy Saputra

KEDIRI--MI: Pemerintah Kota Kediri, Jawa Timur (Jatim) menganggarkan alokasi dana sebesar Rp330 miliar lebih atau lebih dari 40% dari APBD setempat, yakni sekitar Rp775 miliar untuk membangun sebuah gedung rumah sakit dan sebuah kampus poltek kesehatan di kota ini.

Dua bangunan tersebut bersifat pengembangan yakni Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Gambiran 2 sebesar Rp234,8 miliar dan Politeknik 2 senilai Rp82 miliar. Saat ini kota yang dipimpin wali kota yang berlatar belakang dokter tersebut sudah memiliki gedung RSUD Gambiran I dan Poltek I.

Sesuai rencana induk yang dibuat Pemkot Kediri dua megaproyek dibidang kesehatan ini akan didanai dari APBD selama tiga tahun untuk polteknik dan empat tahun untuk RSUD Gambiran 2. Pembangunan dengan sistem multiyears ini dimulai tahun 2010.

Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Kediri Yudi Ayubchan menyebutkan proyek ini sudah disetujui DPRD dan hanya tinggal membahas soal teknis penaggaran. "Tahun depan saja (2010) total dana untuk dua proyek ini mencapai Rp130 miliar," ujar Yudi yang juga sekretaris DPC Partai Demokrat Kota Kediri, Rabu (17/2).

Hanya saja dia mengaku pihaknya masih akan membahas lebih lanjut dengan pihak eksekutif terkait pengaturan alokasi dana di APBD. "Ini agar program pemerintah yang lain tetap berjalan dan tidak terganggu dengan proyek ini," tegas Yudi.

Selain itu kata dia masih ada wacana untuk mengurangi alokasi dana dengan meneliti ulang tiap item pengajuan proyek. "Hal lain kita akan minta masa pembangunan poltek yang tiga tahun disamakan dengan
RSUD yakni empat tahun anggaran. Ini biar tidak terlalu berat," tambah Yudi.

Berdasarkan informasi yang dihimpun menyebutkan lahan untuk pembangunan RSUD Gambiran II seluas 4,8 hektare. Terletak di Kelurahan Pakunden, Kecamatan Pesantren. Sedangkan untuk Poltek II lahan seluas 7,7 hektare di Kelurahan Sukorame, Kecamatan Mojoroto.


Dua lokasi proyek tersebut kini sudah mulai diuruk untuk proses awal pembangunan. Kepala Bagian Humas Pemkot Kediri Nur Muhyar menolak berkomentar banyak soal ini karena masalah penganggaran sudah dibahas pihak legislatif.(ES/OL-02)

sumber : media indonesia

Gambiran II Beratkan APBD Telan Rp 234,8 M

2009-12-19 

KEDIRI – Pada anggaran tahun 2010 nanti, sebagian anggaran belanja Kota Kediri masih akan tersedot untuk pembangunan RSUD Gambiran II dan Politeknik (Poltek) Kediri II. Hal tersebut diketahui berdasarkan surat wali kota kepada DPRD bernomor 900/583/419.48/2009 tertanggal 24 November 2009 tentang penjadwalan anggaran proyek multiyears. Kedua proyek tersebut masuk di dalamnya.

Untuk RSUD Gambiran II masih membutuhkan Rp 74,2 miliar sedangkan Poltek II Rp 55,9 miliar. “Total yang dibutuhkan tahun depan sekitar Rp 130 miliar,” ujar Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Kediri, Yudi Ayubchan.

Politisi Partai Demokrat ini juga mengatakan, RSUD Gambiran II adalah proyek multiyears yang pembangunan sekaligus pendanaannya dilakukan bertahap selama empat tahun. “Yakni, sejak 2009 hingga 2012. Total anggarannya membutuhkan Rp 234,8 miliar. Sedangkan Poltek II selama tiga tahun, 2009-2011, dengan anggaran Rp 97,3 miliar,” paparnya.

Meski sudah menggunakan sistem multiyears, Ayub menilai beban anggaran pada 2010 untuk mendanai dua proyek tersebut masih berat. Sebab, estimasi dana alokasi umum (DAU) tahun depan hanya Rp 673,6 miliar. Sedangkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Kediri hanya Rp 82 miliar.

Dengan kebutuhan Rp 130 miliar, lanjut Ayub, berarti proyek pembangunan RSUD Gambiran II dan Poltek II menyedot sekitar 17 persen total pendapatan APBD 2010. Padahal, masih banyak proyek lain yang perlu didanai. “Kami akan minta untuk dikurangi,” lanjut sekretaris DPC Partai Demokrat Kota Kediri ini.

Salah satu caranya adalah dengan memperpanjang tahapan pendanaan pembangunan gedung Poltek II. Yakni, bukan tiga tahun, tetapi empat tahun seperti pembangunan RSUD Gambiran II. Dengan demikian, bebannya lebih ringan. “Jadi, Rp 97,3 miliar bisa dibagi empat,” terangnya.

Selain itu, sambung Ayub, banggar tidak akan langsung memasukkan anggaran pembangunan RSUD Gambiran II dan Poltek II sebesar Rp 130 miliar itu di awal 2010. Melainkan membaginya dalam dua tahap.

Dengan skema ini, pembangunan RSUD Gambiran II tidak langsung mendapat anggaran Rp 74 miliar, tetapi hanya Rp 37 miliar. Sedangkan Poltek II hanya sekitar Rp 27 miliar. “Jadi, hanya Rp 64 miliar di APBD 2010,” ujarnya.

Sedangkan sisanya akan dianggarkan dalam perubahan anggaran keuangan (PAK) pada pertengahan tahun. Ini jika anggaran yang telah diberikan pada awal tahun bisa terserap maksimal dan sesuai rencana. “Kami ingin program lain juga berjalan baik. Tidak ada yang terganggu,” jelasnya. n rif 

 

sumber : surabaya pagi

Gambiran II Kurang Rp 151 miliar

2010-01-22  Proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Gambiran II yang mulai pengerjaannya pada pertengahan 2009 yang lalu dengan system multiyears dalam perjalanannya hingga tahun 2010 ini masih kurang Rp 151 miliar. Anggaran baru terserap Rp 57 miliar dari total anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 208 miliar. Demikian diungkapkan Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Kediri Budi Siswantoro, total keseluruhan untuk pembangunan RSUD Gambiran II akan menghabiskan anggaran Rp 208 miliar. “Anggaran sebesar itu akan dibagi menjadi 4 sub bagian,” jelas Budi saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) bersama Komisi C DPRD Kota Kediri, Kamis (21/1). Keempat sub tersebut, dijelaskan Budi pada sub pertama, yakni Rp 19 miliar yang diperuntukkan untuk pematangan lahan, pemancangan, dan pembuatan kolom untuk lantai 1. “Semua sudah terealisasi, sekarang mulai pengerjaan tahap 2 yakni pembangunan lantai dilanjutkan hingga lantai 2 dengan anggaran APBD awal Rp 38 miliar, dan kemungkinan akan bertambah pada PAK nanti sebesar Rp 27 miliar. Jadi total anggaran 2010 ini nanti sebesar Rp 66 miliar,” ungkapnya. Targetnya selesai pada 2012. Rencananya di area RSUD Gambiran II ini nantinya juga akan dilengkapi pertokoan, swalayan, bank. “Semua ini sudah 1 paket dengan proyek pembangunan, seperti toko, bank dan sarana yang lain,” jelasnya. RSUD Gambiran II rencananya akan dibangun 3 lokal bangunan. Yakni, bangunan utama 5 lantai, bangunan kedua 4 lantai dan bangunan yang ketiga 3 lantai. “Untuk kamar rawat inapnya ada 500 tempat tidur,” jelasnya. Sementara itu anggota Komisi C DPRD Kota Kediri Yudi Ayubchan berharap kejadian pembangunan pavilion Wijaya Kusuma RSUD Gambiran I tidak akan terulang pada proyek pembangunan RSUD Gambiran II ini. “Kesalahan pada pembangunan pavilion Wijaya Kusuma karena kurangnya koordinasi antara pihak RSUD dan PU,” kata Ayub yang juga ketua Banggar ini.n ri  sumber : surabaya pagi

Galian Jalan Meresahkan

2010-01-09 
 

KEDIRI – Maraknya penggalian jalan yang dilakukan perusahaan daerah (Perusda) maupun perusahaan lain membuat pengguna jalan terganggu. Anggota dewan pun angkat bicara mengenai masalah ini.

Anggota DPRD Kota Kediri, Yudi Ayubchan menyesalkan tidak adanya peraturan khusus untuk menertibkan galian tersebut. “Mereka seenaknya sendiri menggali lubang jalan,” ungkapnya.

Dengan adanya galian yang dinilai tidak beraturan tersebut, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota Kediri ini mendesak Pemerintah Kota (pemkot) Kediri untuk segera membuat peraturan yang mengatur proyek penggalian tanah, baik untuk keperluan PDAM maupun PLN agar tidak merugikan masyarakat. ”Harusnya pihak Pemkot menerbitkan aturan, agar mereka tidak sewenang-wenang membuat galian di jalan,” harapnya.

Proyek proyek penggalian tanah untuk keperluan perbaikan pipa baik PDAM maupun PLN di Kota Kediri seringkali menimbukan masalah. Pasalnya, penggalian yang dilakukan mayoritas berada di pinggir jalan maupun trotoar di area layanan publik. Selain itu, banyak pula yang dilakukan di perempatan jalan protokol maupun pertokoan. Salah satu contoh, penggalian yang dilakukan di trotoar sepanjang Jalan Dhoho beberapa waktu lalu. “Kadang galian itu membuat jalan menjadi rusak,” tambahnya.

Ayub menyarankan, yang harus diatur meliputi waktu penggalian, jarak, dan proses perbaikannya. Peraturan tentang proyek penggalian sangat penting, agar aktivitas penggalian tanah untuk keperluan PDAM maupun PLN tidak kembali dikeluhkan masyarakat. “Dalam aturan tersebut harus dijelaskan, berapa lama proyek tersebut selesai,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Humas Pemkot Kediri Nur Muhyar menjelaskan, jika dalam penggalian tersebut sudah berizin. “Perusahaan yang menggali, selalu izin ataupun memberitahu ke kita,” jelasnya. if

 

sumber : surabaya pagi

Dipinjami Mobil Dem-deman

 

KEDIRI - Keinginan fraksi-fraksi di DPRD Kota Kediri untuk mendapatkan mobil dinas (mobdin) operasional bakal terkabul. Namun, wujudnya bukan mobil baru. Melainkan mobdin-mobdin bekas fraksi dan komisi periode lalu yang kini sedang dalam proses penghapusan.

Menurut sumber Radar Kediri di lingkungan pemkot, peminjam-pakaian mobil-mobil itu untuk fraksi bisa dilakukan karena proses penghapusannya belum selesai. Apalagi, dalam APBD 2010 tidak ada anggaran untuk pengadaannya. "Daripada nganggur tidak dipakai, ya lebih baik dipinjampakaikan untuk fraksi sampai ada anggaran untuk pengadaannya," ujarnya.

Seperti diberitakan, ada tiga mobdin komisi dan lima mobdin fraksi periode lalu yang bakal di-dem. Semua berupa Suzuki Carry 2003. Jumlah ini cukup untuk memenuhi kebutuhan mobdin operasional delapan fraksi yang ada di DPRD periode sekarang.

Selain itu, ada pula satu sedan Toyota Altis 2002 fasilitas ketua, dua Toyota Kijang LX 2003 fasilitas wakil ketua, serta satu Suzuki Carry 2003 fasilitas ketua badan kehormatan (BK) periode lalu yang masuk daftar penghapusan. Namun, hingga kini, semua prosesnya belum selesai.

Kabag Humas Pemkot Nur Muhyar yang dikonfirmasi tentang hal ini mengaku belum mengetahuinya. Namun, dia membenarkan jika sampai sekarang proses penghapusan mobil-mobil dinas tersebut belum selesai. Meskipun, prosesnya sudah berlangsung sejak beberapa bulan lalu. Karena itulah, bisa jadi, mobil-mobil itu tidak jadi dihapuskan. "Kalau nanti tidak jadi dihapuskan, bisa saja digunakan untuk kendaraan fraksi," ujarnya.

Menurut Nur Muhyar, peminjampakaian mobdin yang hendak dihapus bisa dilakukan. Bahkan, sekarang, sudah ada sejumlah pejabat yang melakukannya. Misalnya, Kepala Satpol PP M. Kosim yang meminjam Suzuki Carry AG 303 AP yang sebelumnya digunakan mantan Camat Kota Wahyono. "Mobil Pak Kosim rusak, jadi terpaksa pinjam pakai mobil yang mau di-dem," terangnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) Yudi Ayubchan tidak mempersoalkan apakah fraksi akan diberi mobil bekas fraksi lama atau dibelikan yang baru. Semua menjadi kewenangan pemkot. Apalagi, statusnya hanya pinjam pakai. Sedangkan fraksi tinggal menerima. "Terserah pemkot saja," katanya. (tyo/hid)

 sumber : Radar Kediri

[ Rabu, 06 Januari 2010 ]

2010, Tahun Berat Bagi Persik Kediri

Tampaknya, tahun 2010 menjadi perjalanan berat bagi Persik Kediri.

Selasa, 29 Desember 2009, 10:46 WIB

Amril Amarullah

Persik Kediri (Pareka)

SURABAYA POST -- Tampaknya, tahun 2010 menjadi perjalanan berat bagi Persik Kediri. Pasalnya, dalam APBD 2010, hibah untuk Persik hanya Rp 7 miliar. Padahal sebelumnya, baik melalui dana hibah APBD maupun perubahan anggaran keuangan (PAK), Persik menerima total Rp 17,5 miliar. 

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Kediri, Yudi Ayubchan, mengatakan, berdasarkan pengajuan, pihak Panitia Anggaran (Panggar) tidak memotong maupun menambah jumlah anggaran hibah untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), yakni sebesar Rp 9,5 miliar. “Kemudian, untuk sejumlah cabang olahraga yang lain Rp 2,5 miliar dan Persik mendapat kucuran Rp 7 miliar,” ujarnya, Selasa (29/12).

Saat disinggung tidak ada penambahan maupun pengurangan dalam pengajuan RAPBD, politisi Partai Demokrat (PD) ini enggan menjelaskan lebih detail. “Pokoknya anggaran yang diajukan sebesar itu, ya kami langsung setujui,” katanya.

Sementara itu Walikota Kediri Samsul Ashar mengatakan, memang ada penurunan anggaran untuk Persik. Dengan begitu, Persik akan benar-benar menjadi klub sepakbola profesional dengan tidak selalu mengandalkan APBD. “Salah satu di antaranya, Ketua Umum tidak perlu digaji seperti tahun-tahun lalu,” kata Samsul yang juga Ketua Umum Persik Kediri.

Terkait dengan proposal yang telah diajukan ke PT Gudang Garam (GG) beberapa waktu lalu, Samsul mengaku belum mendapatkan respon. “Sejauh ini belum ada tanggapan, tapi kami optimistis akan ada tanggapan,” katanya.

Laporan: Arif Kurniawan

sumber :surabaya post